Pemerintah & Makroekonomi

Pemerintah dan Makro Ekonomi

A.     Peran dan Fungsi Pemerintah Dalam Perekonomian

Dalam Perekonomian Pemerintah memiliki peran dan fungsi tersendiri. Ini di karenakan dalam perekonomian dua sektor atau yang hanya mencakup Rumah Tangga Konsumen dan Rumah Tangga Produksi terdapat beberapa kelemahan. Oleh karena itu di perlukan campur tangan Pemerintah dalam Perekonomian.

Fungsi Pemerintah di Bidang Ekonomi :

1. Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan dan keamanan.
2. Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa public, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.
3. Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.

Sedangkan untuk peran Pemerintah lebih menitikberatkan kepada kebijakan-kebijakan, antara lain kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kedua kebijakan ini digunakan untuk :

1. Mengatasi masalah ekonomi makro, seperti inflasi, nilai tukar dan pengangguran
2. Menjaga agar faktor produksi digunakan secara efisien
3. Memperbaiki distribusi pendapatan

A.1 Barang Publik

Barang publik merupakan barang, jasa, atau sistem yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negaranya.

Contoh barang publik:

—  infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dll.

—  sistem pertahanan keamanan.

—  sistem peradilan, dll.

Pengadaan barang publik dapat dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan.

Sifat-sifat barang public :

—Tidak eksklusif. Pemilik barang tidak bisa mencegah seseorang untuk menggunakan barang tersebut. Pengguna barang tidak bisa dipaksa untuk membayar. Misalnya Taman Monas, jalan raya, masjid, dll

—Tidak ada persaingan dalam penggunaan barang publik. Penggunaan barang publik oleh seseorang tidak menyebabkan kepuasan orang lain untuk menggunakan barang tersebut menjadi berkurang.

—Terdapat barang publik yang tidak eksklusif, tetapi kepuasan penggunanya akan turun karena banyaknya pengguna pada suatu waktu tertentu.

—Sebaliknya, terdapat juga barang-barang publik yang eksklusif, namun tidak ada persaingan bagi penggunanya.

Klasifikasi Barang Publik

—  Tingkat Exclusive Tinggi / Tingkat Rivalry Rendah.

Internet, Telp. Selular, Jalan Bebas Hambatan

—  Tingkat Exclusive Tinggi / Tingkat Rivalry Tinggi.

Lapangan Golf, Cabel TV

—  Tingkat Exclusive Rendah / Tingkat Rivalry Rendah.

Penggunaan udara, Radio, Sistem Pertahanan, Jalan Raya di Kota Kecil.

—  Tingkat Exclusive Rendah / Tingkat Rivalry Tinggi.

Jalan Raya di Jakarta, Tempat Parkir di Pertokoan Jakarta.

Perilaku Pemerintah dalam Penyediaan Barang Publik

—  Kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik

—  Pemerintah memiliki keterbatasan dana untuk menyediakan seluruh barang publik yang diperlukan warganegaranya

—  Pemerintah dapat mengajak rumah tangga perusahaan untuk menyediakan barang-barang publik, terutama untuk barang-barang publik yang memiliki rivalry tinggi, seperti internet, telepon selular, lapangan golf, TV cable, dll

—  Untuk barang-barang publik yang memiliki tingkat rivalry rendah seyogyanya disediakan oleh pemerintah.

A.2 Kebijakan Moneter

       Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1.  Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar

2.  Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policu)

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

1.  Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

2.  Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

3.  Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4.  Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

A.3 Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak, jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output, dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Output Pemerintah

a.    Pajak

Dengan adanya pajak  terdapat dua pengertian pendapatan, yaitu :

1.    Earned income (Y)

Jumlah pendapatan yg diterima oleh para anggota masyarakat utk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yg mereka sumbangkan dlm turut serta membentuk produk nasional.

2.    DISPOSABLE INCOME /TAKE HOME PAY (Yd)

Adalah jumlah pendapatan earning ditambah besarnya transfer pemerintah dikurangi pajak yg dipungut pemerintah.

Sehingga pendapatan disposibel adalah

 Yd = Y + Tr - Tx

Secara umum, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

•  Adanya pengeluaran pemerintah mengakibatkan keseimbangan pendapatan ekonomi berubah menjadi C+I+G.

•  GDP = Disposible Income (DI) + Pajak

•  Jika diasumsikan pajak tetap, maka selisih antara GDP dan DI tetap.

b.    Pengeluaran

Pengeluaran pemerintah bisa disederhanakan dengan:

a. Mengurangi adanya kebocoran dalam pelaksanaan program pembangunan ( dr E1 ke E2)

b. Mengubah luas lingkup pemerintah à melepaskan fungsi2 yang tadinya dikerjakan pemerintah (dr E1 ke E3)

c. Melaksanakan kedua kebijakan a & b (dr E1 ke E4).

Penerimaan terdiri dari penerimaan dalam negeri, yaitu penerimaan yang berasal dari sumber-sumber di dalam negeri dan penerimaan pembangunan berasal dari luar negeri berupa pinjaman-pinjaman, pemberian, dll

Pengeluaran terdiri dari :

 a.pengeluaran rutin, yaitu pengeluaran untuk kegiatan rutin yang permanen dan terus-menerus.

b.pengeluaran pembangunan : untuk membiayai sebagai agen pembangunan (proyek fisik serta proyek non-fisik)

Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :

1.   Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif

Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.

2.   Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif

Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

3.   Anggaran Berimbang (Balanced Budget)

Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

B.     Keseimbangan Pendapatan Nasional Dengan Campur Tangan Pemerintah

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran barudalam sirkulasi aliran pendapatan. Ketiga jenis aliran baru tersebut adalah

ü Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Iamerupakan sumber pendapatan pemerintah yang pertama.

ü Pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah atas barang-barang dan jasa-jasayang diproduksikan oleh sektor perusahaan.

ü Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran ini timbul sebagai akibat dari pembayaran atas konsumsi faktor-faktor produksi yangdimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah.

Suatu perekonomian keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai apabila penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, penawaran agregat adalah sama dengan pendapatan nasionalnya (Y), yaitu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksikan dalam suatu periode tertentu. Pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam perekonomian tersebut (perekonomian agregat), meliputi tiga jenis pembelanjaan:

—  konsumsi rumahtangga (C)

—  investasi perusahaan (I)

—  pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa (G)

Dengan demikian keadaan yang menciptakan keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor adalah:

penawaran agregat = pengeluaran agregat (Y +AE)

atau Y = C + I + G

Kegiatan sektor perusahaan untuk memproduksikan barang dan jasa akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga (gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan) dan aliran ini sama nilainya dengan pendapatan nasional (Y). Pada dasarnya pendapatan rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan yaitu:

—  membiayai konsumsi(C)

—  ditabung(S)

—  membayar pajak (T)

dengan demikian berlaku persamaan:

Y = C + S + T

Uraian sebelumnya telah menunjukkan bahwa dalam keseimbangan berlaku persamaan

Y= C + I + G.

Sedangkan pada setiap tingkat pendapatan nasional berlaku persamaan

Y =C + S + T.

dengan demikian pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan berikut:

C + I + G = C + S + T

 Apabila C dikurangi dari setiap ruas maka

I + G = S + T.