Sabtu, 02 Maret 2013

Trade off Inflesi & Pengangguran



Masalah pengangguran merupakan momok yang menakutkan apalagi di Negara yang sedang berkembang. Masalah pengangguran juga dihadapi oleh Negara – Negara maju, namun masalah pengangguran di Negara maju lebih mudah diselesaikan, karena hanya berkaitan dengan Bussiness Cycle, berbeda dengan di Negara berkembang, dengan berbagai  masalahnya yakni : Sempitnya lapangan pekerjaan, Ledakan penduduk, Kelangkaan Investasi ataupun masalah sosial politik. Masalah utama dan nyata yang harus dihadapi oleh pemerintah, tetapi perhatian pemerintah tidak harus fokus terhadap pengangguran saja.
Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor tersebut antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang atau redenominasi secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, namun bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Dengan kata lain tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling memengaruhi antar sektor. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang dan jumlah uang yang beredar yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.
Inflasi sering digunakan sebagai target kebijakan pemerintah, karena inflasi juga merupakan masalah yang sangat penting yang tidak bisa diabaikan, karena dapat menimbulkan dampak yang sangat luas. Inflasi pada mulanya di identikan dengan pencetakan uang yang tertalu banyak, yang menyebabkan jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Hal tersebut dalpat menyebabkan terjadinya kenaikan harga.
Menurut J.M Keyness, hubungan antara variavel moneter dengan variabel ekonomi riil sangat kuat. Model klasik menyatakan bahwa harga termasuk upah ditentukan oleh mekanisme pasar dan penyesuaian upah nomial tidak ada pada periode tertentu. Model Keynessian menyatakan bahwa ada kemungkinan kuantitas penawaran dan permintaan tenaga kerja tidak sama dan kemungkinan yang sering terjadi adalah kelebihan penawaran tenaga kerja. Hubungan antara tingkat harga dengan tingkat pengangguran tenaga kerja dijelaskan oleh Kurva Phillips yang menyatakan bahwa tingkat upah nominal pada periode tertentu dapat dijelaskan oleh tingkat pengangguran sekarang.
Dari definisi ini, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi (Rahardja, 2008):
a.       Kenaikan harga
b.      Bersifat umum
c.       Berlangsung terus menerus
Sedangkan pengertian dari pengangguran yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, antara lain pengangguran terbuka (open unemployment) bedasarkan pada konsep seluruh angkatan yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali atau yang pernah bekerja sebelumnya. Sedangkan setengah penganggur adalah pekerja yang masih mencari pekerjaan penuh atau sambilan dan mereka yang bekerja dengan jam kerja rendah atau kurang dari 35 jam kerja dalam satu minggu, dan setengah penganggur sukarela adalah setengah penganggur tapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (pekerja paruh waktu). Setengah penganggur terpaksa adalah setengah penganggur yang mencari dan bersedia menerima pekerjaan. Pekerja digolongkan setengah penganggur parah bila ia termasuk setengah menganggur dengan jam kerja kurang dari 25 jam dalam satu minggu (Kuncoro, 2006).
Tingkat pengangguran dalam suatu Negara dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dan akibat jangka panjang dari pengangguran adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh banyak orang.
Pada tahun 1958, dimana para pemikir ekonomi sedang ramai-ramainya bertukar pikiran mengenai teori inflasi, A.W. Phillips berhasil menemukan hubungan yang erat antara tingkat pengangguran dengan tingkat perubahan upah nominal. Penemunannya ini diperolehnya dari hasil pengolahan data empirik perekonomian inggris untuk periode 1861-1957. Kurva phillips yang menghubungkan persentase perubahan tingkat upah nominal dengan tingkat pengangguran seperti diuraikan di atas biasa disebut dengan kurva phillips dalam bentuk asli. Di samping itu, ada juga kurva phillips dalam bentuk versi baru yang biasa disebut dengan kurva phillips yang sudah direvisi yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi (Reksoprayitno, 2000).

Argumentasi untuk menjelaskan kurva phillips dirumuskan dengan formulasi sebagai berikut (Yuliadi,2008):
Laju inflasi = Tingkat kenaikan upah – Tingkat kenaikan produktivitas
Dari kurva phillips tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran semakin cepat kenaikan tingkat upah dan harga; dan semakin tinggi harapan inflasi akan semakin cepat pula kenaikan tingkat upah (Suparmoko, 2000).
Ketidakstabilan ekonomi yang terjadi tidak hanya terkait oleh masalah pengangguran saja, akan tetapi masalah inflasi juga merupakan masalah yang sangat penting yang arus dihadapi oleh semua negara di dunia. Bahkan, peran Bank Sentral di berbagai negara sudah identik dengan peran yang mengadopsi target inflasi, baik secara eksplisit maupun implisit.
Ada empat faktor yang menentukan tingkat inflasi. Pertama, uang yang beredar baik uang tunai maupun giro. Kedua, perbandingan antara sektor moneter dan fisik barang yang tersedia. Ketiga, tingkat suku bunga bank juga ikut mempengaruhi laju inflasi. Karena suku bunga di Indonesia termasuk lebih tinggi dibandingkan negara di kawasan Asia. Keempat, tingkat inflasi ditentukan faktor fisik prasarana. Melonjaknya inflasipun karena dipicu oleh kebijakan pemerintah yang menarik subisidi sehingga harga listrik dan BBM meningkat. Kenaikan BBM tersebut cukup memberatkan masyarakat lapisan bawah karena dapat menimbulkan multiplier effect, mendorong kenaikan harga jenis barang lainnya yang dalam proses produksi maupun distribusinya menggunakan BBM.
Inflasi senantiasa merupakan ‘momok’ yang mencekam perekonomian. Inflasi adalah kenaikan harga yang berlangsung secara terus menerus. Kenaikan harga yang berlangsung sekali atau dua kali saja atau kenaikan harga insidental, lalu reda kembali bukan inflasi namanya. Kenaikan harga insidental seperti ini sering kita jumpai, misalnya menjelang datangnya bulan Ramadhan atau Idul Fitri. Menjelang saat istimewa seperti itu, permintaan orang akan barang dan jasa meningkat. Oleh karenanya supply tidak dapat menyusul demand sehingga menyebabkan kenaikan harga. Nanti sesudah lebaran, permintaan masyarakat turun lagi ke tingkat normal dan hargapun turun pula. Hal ini bukan disebut sebagai inflasi (Rosyidi, 2005).
Inflasi terjadi ketika tingkat harga umum naik. Tingkat inflasi adalah persentase perubahan pada indeks harga dari satu periode ke periode berikutnya. Indeks harga pokok adalah indeks harga konsumen (CPI) dan GDP Deflator. Seperti penyakit, inflasi bersal dari banyak sebab. Terkadang, inflasi yang melambung menyebabkan harga naik sebesar 10 atau bahkan hingga 100 persen bahkan sampai 200 persen setiap tahunnya. Inflasi berlebihan ketika mencetak uang untuk menekan mata uang dan harga mulai naik dalam setiap bulan.
Inflasi mempengaruhi perekonomian melalui redistribusi pendapatan dan kekayaan dan melalui ketidakefisienan. Inflasi yang tidak terantisipasi sering menguntungkan debitur, pencari keuntungan dan siap menerima resiko. Hal tersebut tentu sangat merugikan kreditur, kelas berpendapatan tetap dan menakuti para investor. Inflasi menimbulkan penyimpangan pada harga relatif, tarif pajak, dan tingkat bunga nyata. Orang-orang lebih sering pergi ke bank, pajak naik perlahan, dan ukuran pendapatan mungkin akan terganggu. Dan ketika bank sentral mengambil langkah untuk menurunkan inflasi, biaya nyata untuk menurunkan output dan ketenagakerjaan bisa menjadi begitu besar.
Inflasi juga menimbulkan sejumlah efek bencana lain, yaitu mendistorsi dasar perekonomian diantaranya kalkulasi bisnis. Karena harga-harga tidak berubah secara serentak, hal ini menyulitkan bisnis dalam membedakan mana perubahan yang sementara dan mana perubahan yang langgeng, akan sulit bagi pebisnis untuk mengukur permintaan konsumen ataupun biaya operasional mereka (Syahdan, 2007).
Setiap saat, perekonomian memiliki tingkat inflasi yang diharapkan. Inilah tingkatan dimana orang-orang mulai mengantisipasi dan mempertimbangkan inflasi dalam kontrak kerja dan perjanjian lainnya. Tingkat inflasi harapan merupakan keseimbangan jangka pendek dan bertahan sampai terjadi goncangan ekonomi.
Pada kenyataannya, perekonomian terus mengalami goncangan harga. Goncangan terberat yang menjauhkan inflasi dari tingkat inertial adalah cost push inflation and demand pull inflation. Demand pull inflation berasal dari pengeluaran yang berlebihan untuk belanja barang, menyebabkan kurva permintaan keseluruhan bergeser ke kanan atas. Upah dan harga kemudian naik di pasaran. Cost push inflation adalah fenomena baru pada perekonomian industri modern dan terjadi ketika biaya produksi naik walau pada masa tingginya pengangguran dan kapasitas tidak terpakai.
Kurva Phillips menunjukkan hubungan antara inflasi dengan pengangguran. Dalam jangka pendek, penurunan satu tingkat berarti menaikkan yang lainnya. Tetapi kurva jangka Phillips jangka pendek cenderung bergeser terus selama inflasi yang diharapkan dan faktor lainnya berubah. Apabila pembuat kebijakan bermaksud menjaga pengangguran di bawah NAIRU (Non – Accelerating Inflation Rate of Unemployment), maka inflasi akan cenderung naik.
Teori inflasi modern berpijak pada konsep NAIRU, yaitu tingkat pengangguran terendah yang dapat dinikmati tanpa resiko kenaikan inflasi. Hal ini mewakili tingkat pengangguran dari sumber daya dimana pekerja dan produk pasar berada dalam keseimbangan inflasi. Berdasarkan teori NAIRU, tidak ada pertukaran permanen antara pengangguran dan inflasi, dan kurva Phillips jangka panjang adalah vertikal (Samuelson dan Nordhaus, 2004 dan Rahardja, 2008).
Tingginya angka inflasi akan menurunkan daya beli masyarakat. Untuk bisa bertahan pada tingkat daya beli seperti sebelumnya, para pekerja harus mendapatkan gaji paling tidak sebesar tingkat inflasi. Kalau tidak, rakyat tidak lagi mampu membeli barang-barang yang diproduksi. Jika barang-barang yang diproduksi tidak ada yang membeli maka akan banyak perusahaan yang berkurang keuntungannya. Jika keuntungan perusahaan berkurang maka perusahaan akan berusaha untuk mereduksi cost sebagai konsekuensi atas berkurangnya keuntungan perusahaan. Hal inilah yang akan mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja nya dengan mem – PHK (Putus Hubungan Kerja) para buruh.
Salah satu dari jalan keluar dari krisis ini adalah menstabilkan rupiah. Membaiknya nilai tukar rupiah tidak hanya tergantung kepada money suplly dari IMF, tetapi juga investor asing (global investment society) mengalirkan modalnya masuk ke Indonesia (capital inflow). Karena hal inilah maka pengendalian laju inflasi adalah penting dalam rangka mengendalikan angka pengangguran.
Keadaan di Indonesia
            Dalam teori yang telah kita bahas, bahwa ketika pemerintah berniat untuk menurunkan menurunkan tingkat pengangguran yang harus menanggung kenaikan tingkat inflasi. Berikut data inflasi dan pengangguran di Indonesia
Tahun
Tingkat Pengangguran
Tingkat Inflasi
2002
9.06 %
10.00 %
2003
9.50 %
5.10 %
2004
9.86 %
6.40 %
2005
10.26 %
17.11 %

Setelah dalam sepuluh tahun terakhir laju inflasi nasional mampu dipertahankan di bawah angka sepuluh persen, namun pada tahun 2005 laju inflasi akhirnya menembus angka 17.11 persen di barengi pada tahun 2002 mencapai 10.00 persen. Laju inflasi tahun 2005 itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan inflasi pada tahun 2004 yang hanya mencapai 6.40 persen. Hal ini disebabkan inflasi yang ditimbulkan dari pengurangan subsidi BBM, sehingga menaikan harga – harga pada tahun 2005. Masyarakatpun memiliki daya beli yang lema dan berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia.
            Daya beli masyarakat yang menurun jelas menurunkan investasi. Jika investasi menurun maka perusahaan akan memperoleh profit yang menururn, ditambah lagi tingginya pajak yang di tetapkan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan investasi sulit berkembang dan kesempatan kerja semakin sempit. Keadaan seperti ini otomatis menambah tingkat pengangguran semakin tinggi.
            Disinilah kita mengerti pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan inflasi. Kondisi yang terjadi adalah, inflasi memebaik tapi tidak dibarengi dengan membaik atau berkurangnya tingkat pengangguran yang ada. Sehingga roda perekonomian bisa dikataka macet.
Ini membuktikan tingginya laju inflasi di negara kita lebih banyak dipengaruhi sektor riil, bukan sektor moneter. Jika kita mengambil kesimpulan mengenai masalah inflasi di Indonesia bahwa ternyata laju inflasi tidak semata ditentukan faktor moneter, tapi juga faktor fisik. Ada empat faktor yang menentukan tingkat inflasi. Pertama, uang yang beredar baik uang tunai maupun giro. Kedua, perbandingan antara sektor moneter dan fisik barang yang tersedia. Ketiga, tingkat suku bunga bank juga ikut mempengaruhi laju inflasi. Suku bunga di Indonesia termasuk lebih tinggi dibandingkan negara di kawasan Asia. Keempat, tingkat inflasi ditentukan faktor fisik prasarana. Melonjaknya inflasipun karena dipicu oleh kebijakan pemerintah yang menarik subisidi sehingga harga listrik dan BBM meningkat. Kenaikan BBM ini telah menggenjot tingkat inflasi tahun 2005 hingga mencapai 17.11 persen. Dan efek domino yang ditimbulkan pun masih menjadi pemicu kenaikan harga lainya.
Kesimpulan
Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum batang-barang secara terus-menerus. Ini tidak bearti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu nik dengan persentase yang sama. Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.
Kerugian dari pengangguran merupakan beban kejiwaan, keuangan dan sosial bagi para pengangguran. Disamping itu juga terdapat kerugian output yang hanya diseimbangi oleh sedikitnya waktu luang yang dapt dinikmati oleh pengangguran. Dipihak lain pengangguran bersifat tidak sukarela. Begitu juga dengan inflasi. Inflasi yang tidak dapat diselesaikan secara sempurna mengakibatkan pendistribusian kembali antar sektor. Inflasi yang tidak diharapkan menguntungkan para debitur moneter dan merugikan para kreditur moneter.
Kurva Phillips menggambarkan trade-off antara tingkat inflasi dan pengangguran. Kurva ini menunjukan kombinasi nilai presentase perubahan upah nominal dengan presentase pengangguran yang terjadi. Seluruh Negara di dunia mengingingkan tingkat penagangguran yang rendah dibarengi oleh tingkat inflasi yang rendah, namu kenyataanya jika terjadi tingkat penganguuran yang rendah maka akan terjadi tingkat inflasi yang tinggi, sebaliknya jika dihadapkan pada tingkat inflasi yang rendah maka tingkat pengangguran yang akan meningkat.
Dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut di atas bahwa ketika pemerintah berniat untuk menurunkan menurunkan tingkat pengangguran yang harus menanggung kenaikan tingkat inflasi dalam perekonomian nasional.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar